Ketua DPRD Hadiri Musrenbang RKPD Batin XXIV, Tekankan Sinergi dan Percepatan Penanganan Stunting
Batang Hari – Matajurnalis.co.id Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmat Hasrofi, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Batin XXIV yang terintegrasi dengan Musrenbang Stunting Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Batin XXIV, Selasa (27/1/2026).
Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menghimpun, membahas, serta menyepakati berbagai usulan kegiatan prioritas pembangunan tingkat kecamatan yang akan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2027.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600px SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Rahmat Hasrofi menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan agar seluruh usulan yang disepakati dapat terealisasi secara optimal.
“Melalui Musrenbang ini, kita berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan baik dan menjadi prioritas pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Tak hanya membahas pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, Musrenbang kali ini juga mengintegrasikan program intervensi stunting secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Integrasi Musrenbang Stunting ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam mendukung pencapaian target nasional maupun target daerah dalam menurunkan angka stunting.
Dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kecamatan, OPD terkait, hingga unsur DPRD, forum ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sinergi tersebut dinilai penting guna memastikan pembangunan berjalan merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Batang Hari optimistis mampu merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih responsif, inklusif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(WIT)
