BATANGHARI, MATAJURNALIS.CO.ID -Setelah Bupati Batanghari menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Batanghari tahun anggaran 2024 pada 17 Maret lalu. Kurang dari 30 hari, DPRD Batanghari langsung injak gas melaksanakan rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Batanghari terhadap LKPJ Bupati Batanghari tahun anggaran 2024, Kamis (27/03/3034).
Rapat penyampaian rekomendasi itu pun dihadiri oleh Wakil Bupati Batanghari, H Bakhtiar, SP. Setelah paripurna ini, LKPJ tersebut akan diteruskan ke Kemendagri RI melalui Gubernur Provinsi Jambi. Bahkan 3 komisi yang ada di DPRD Batanghari mampu menyelesaikan RDP dengan mitra mereka dalam kurun waktu 2 hari untuk mendengarkan penyampaian laporan dari masing-masing instansi lingkup Pemda Batanghari.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600px SCROLL TO RESUME CONTENT
Usai paripurna, kepada awak media, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Rahmad Hasrofi mengatakan, alasan mereka mempercepat dan memajukan jadwal paripuran ini dikarenakan setelah hari raya idul fitri masih banyak agenda DPRD yang harus dijalankan setelah ini.
“Awalnya mau mengadakan paripurna setelah hari raya idul fitri, akan tetapi sesudah lebaran terlalu banyak jadwal. Kito bahas RPJMD, terus permasalahan perundang-undangan di legislasi yang diturunkan menjadi perda. Ada 11 Perda yang akan dibahas, bulan April akan padat,” ujarnya.
Menurut Hasrofi, meskipun RDP tersebut berlangsung dalam waktu singkat atau kurun waktu 2 hari, namun hal itu masih terbilang efektif.
“Karena semua itu mengoptimalkan, dan kita ini tinggal membaca laporan pertanggungjawaban. Dan tidak mesti turun untuk mengecek,” bebernya.
“Setelah LKPD, baru kita turun. Setelah ada hasil dari rekomendasi BPK baru kita turun,” sambungnya.
Pria yang karib disapa Bang Opie ini mengatakan, setelah menerima dan mengetahui LKPJ Bupati Batanghari tahun 2024, maka DPRD harus lebih optimal dalam mengawasi mitranya.
“Mungkin kita sudah mengetahui LKPJ yang kita dapat, jadi segi DPRD ini tinggal mengoptimalkan sistem pengawasan di setiap OPD,” pungkasnya
